"Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum ditetapkan," ucapnya.

Ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta menanti bagi perusahaan membandel.

Ia minta kepada pihak berkompeten untuk mengaudit keuangan Stanum. 

"Sepertinya ada yang nggak beres disitu," ujarnya.

Disampaikan, perekrutan Direktur PD KAK sesuai dengan PP Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri Nomor 37 tahun 2018 tentang pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas BUMD.